Pengusaha Truk Masih Keberatan - 23 Dec 2014
Jakarta – Pelaku usaha angkutan barang moda truk sangat keberatan untuk mengalihkan moda angkutan mereka dari truk yang berbahan bakar minyak ke truk berbahan bakar gas seperti imbauan pemerintah. Bila itu dipatuhi, pebisnis angkutan barang akan terbebani terutama oleh tingginya nilai pajak truk BBG yang mencpai sekitar 45%. Selain itu, minimnaya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) akan menjadi masalah lain yang sama peliknya. Dengan demikian, imbauan tersebut dinilai sangat menyulitkan ruang gerak para pengusaha angkutan barang.
Salah satu pencetus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) atau Indonesian Trukcing Association Kyatmaja Lookman mengatakan program konversi BBM ini dalam pelaksanaannya masih belum jelas realisasinya karena antara pemerintah dan pengusaha masih saling menunggu. Dengan demikian, pelaku usaha angkutan barang cenderung tidak mau melakukan investasi untuk mengalihkan modanya [dari truk BBM ke truk BBG]. Apalagi, ujarnya, populasi truk berbahan bakar gas belum banyak sehingga membuat BUMN migas tidak mau melakukan investasi besar-besaran untuk membangun SPBG yang merata di seluruh daerah.
Dengan demikian, program konversi BBM ke BBG ini terancam tak pernah mencapai titik temu meskipun presiden telah silih berganti. Walaupun memang ada pengalihan [ke BBG], jumlahnya baru sedikit. Bila program konversi ini dilaksanakan, ucapnya, pemerintah harus membebaskan terlebih dahulu pajak truk BBG sebagai upaya menstimulasi pengusaha untuk mengalihkan moda angkutannya dari truk BBM ke truk BBG. Seperti di negara-negara lain di Asean, mereka membebaskan pajak kendaraan [truk] berbahan bakar gas. Dengan cara membebaskan pajak truk BBG, hal itu akan berdampak pada menurunnya harga truk BBG. Bila cara itu ditempuh, dia yakin para pengusaha angkutan truk akan berbondong-bondong mengalihkan ke truk BBG karena akan menarik bagi para pebisnis.
Sumber: Bisnis Indonesia |
