29 Mar 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Menko Darmin Paparkan Sasaran Paket Kebijakan Ekonomi XV bidang Logistik - 19 Jun 2017

Customsjakarta.com, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan sasaran paket kebijakan ekonomi XV antara lain mengarah kepada perusahaan pelayaran nasional untuk bisa melayani angkutan ekspor impor sekitar US$ 600 juta per tahun dam investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai US$700 juta. Arahan kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan premi asuransi angkutan hingga 2 persen dan peningkatkan pinjaman perbankan dalam negeri sebesar US$560 juta untuk sektor tersebut. Pemerintah juga menyasar terbukanya kesempatan kerja baru kepada sebanyak 2.000 pelaut.

Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif 0 persen Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut. Hal tersebut diharapkan juga menjaga keberlangsungan hidup 1.800 Perusahaan Pelayaran.

 

Untuk mendukung kelancaran arus barang, lanjut Darmin, pemerintah juga membentuk Tim Tata Niaga Ekspor-Impor yang bertujuan mengurangi Larangan Terbatas (Lartas) dari 49 persen menjadi 19 persen.

"Kita itu Lartas banyak, karena menyangkut sejumlah Kementerian dan Lembaga. Sementara di Asean hanya 17 persen. Kami mau ubah itu dan itu menyangkut ribuan tata niaga," ujar Darmin.

Dalam paket tersebut, pemerintah telah menghilangkan dan menerbitkan beberapa peraturan menteri (12 Peraturan Menteri, 2 Surat Edaran, dan satu surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan logistik.

Pemerintah juga telah menyatukan tiga Peraturan Presiden menyangkut Indonesia National Single Window (INSW) untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomatis perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan kepelabuhan.

Di luar itu Darmin mengatakan masih ada empat aturan yang belum selesai. Finalisasi empat aturan ini akan dibawa dalam paket kebijakan ekonomi selanjutnya.