Pelaku Industri Galangan Kapal Menanti Realisasi Pembebasan Bea Masuk Komponen Kapal - 21 Jun 2017
Customsjakarta.com, Jakarta- Pelaku industri dalam negeri kini tengah menanti pemberlakuan pembebasan bea masuk komponen kapal. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia Eddy Kurniawan Logam mengatakan daya saing galangan kapal domestik diperkirakan dapat terdongkrak berkat pembebasan bea masuk komponen yang termuat dalam paket kebijakan ekonomi XV.
Eddy menyatakan sektor industri galangan kapal masih bergantung terhadap komponen impor. Setidaknya terdapat 115 komponen kapal yang masih harus impor lantaran belum mampu diproduksi pabrikan lokal. Seluruh komponen impor itu terkena bea masuk 5%—12% dari harga pembelian.
Sementara itu, impor kapal utuh dibebaskan pengenaan beamasuk. Akibatnya, galangan kapal domestik kehilangan daya saing dengan produk kapal impor. Belum adanya perlakuan yang setara pada sektor industri galangan kapal membuat impor kapal utuh lebih efisien ketimbang merakit di dalam negeri.
“Impor kapal utuh bebas bea masuk, sedangkan komponennya dikenakan bea masuk. Kalau dibiarkan begitu terus, tentu daya saing kita sulit menandingi galangan kapal asing. Kami percaya dengan pembebasan bea masuk komponen bisa membuat galangan kapal lokal lebih kompetitif,” ujar Eddy.
Kapasitas produksi industri galangan kapal domestik mencapai 1,2 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun. Hanya saja, utilisasinya masih belum mampu mencapai kapasitas maksimum yaitu di kisaran 30%—60% karena permintaan domestik lebih banyak terserap ke pasar luar negeri yang jauh lebih kompetitif.
Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing penyedia jasa logistik nasional.
Di sisi lain juga mampu meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif 0% bea masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut, termasuk menjaga keberlangsungan hidup 1.800 perusahaan pelayaran. Selanjutnya, memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayani angkutan khusus seperti, kapal tanker dan bulker. | 
