26 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Pelindo IV Incar Pengelolaan Tujuh Pelabuhan Milik Kemenhub - 01 Mar 2018

Customsjakarta.com, Jakarta- Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Iwan Sjarifuddin mengatakan, Pelindo IV mengincar pengelolaan tujuh pelabuhan milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan skema kerja sama.

Lebih lanjut Iwan paparkan, Pelindo IV perseroan telah menyampaikan proposal pengelolaan tujuh pelabuhan yang dikelola unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menyebut Pelindo IV mengajukan masa kerja sama hingga 35 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 70 tahun.

"Kami harap bisa lebih lama dari itu. Kenapa kami ingin mengelola pelabuhan UPT? Karena kami ingin bisa nyambung (pengelolaanya) dengan pelabuhan kami," jelas Iwan Kamis (1/3).

Dari tujuh pelabuhan yang diincar, lima diantaranya yakni Pelabuhan Baubau (Sulawesi Tenggara), Pelabuhan Luwuk (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Nabire (Papua), Pelabuhan Garongkong (Sulawesi Selatan), dan Pelabuhan Anggrek (Gorontalo).

Dia menuturkan saat ini Pelindo IV masih menunggu hasil kajian dari Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena pelabuhan yang dikelola UPT Kemenhub sejatinya adalah aset negara.

Kemenhub sebelumnya menargetkan tahun ini akan ada 16 pelabuhan yang dikelola oleh pihak ketiga, baik itu BUMN, BUMD, maupun swasta. Pengelolaan pelabuhan oleh pihak ketiga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan di samping negara bisa berhemat hingga Rp1 triliun.