29 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Ekonomi Indonesia Belum Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat - 27 Jan 2014

Pembangunan ekonomi yang digenjot pemerintah Indonesia saat ini ternyata malah menciptakan jurang kesenjangan yang lebar antara golongan kaya dengan golongan miskin. Kondisi ini dinilai terjadi karena koordinasi yang lemah dan ego sektoral serta ego kedaerahan yang masih tinggi. Sejumlah pengamat menilai Indonesia masih berada dalam kategori negara yang sedang berkembang. Kategori tersebut menciptakan kondisi dimana satu sisi perekonomian sedang meningkat, namun di sisi lain masih ada masalah yang disebabkan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kejahatan.

Sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia selama ini masih belum mampu menjawab tantangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi, pembangunan ekonomi saat ini berjalan secara auto pilot alias berjalan tanpa koordinasi. Pengamatan Ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, Di Jakarta (Kamis, 23/1), mengatakan bila berbicara tentang membangun ekonomi, maka yang harus dituju adalah pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan hal tersebut, peran negara sangatlah dibutuhkan. Menurut dia, peran negara itu harus besar. Yang penting adalah apakah kebutuhan dasar dan kepemilikan dasar yang menjadi kewajiban negara sudah dipenuhi atau belum.

Lebih lanjut Hendri menjelaskan pemerintah seharusnya menjalankan mandate untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pemilikan dasar tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan. Terkait dengan hal itu, maka harus didiskusikan dasar dalam pangan. Malaysia, dia mencontohkan, membuat daftar sekitar 22 bahan pokok dan melakukan pengendalian harga.

Hendri menilai untuk meningkatkan kesejahteraan bukan berarti semuanya juga harus dilakukan pemerintah. Tapi pemerintah, menurut dia, sangat lalai dalam penciptaan lapangan kerja. Kalau fokus di penciptaan lapangan kerja, maka hanya yang tidak bisa memmenuhi kebutuhan saja yang ditanggung pemerintah. Hendri mengungkapkan, alokasi APBN pun tidak ada porsi untuk penciptaan lapangan kerja secara aktif. Angkatan kerja di Indonesia, kata dia, 50% berpendidikan sekolah dasar.





Sumber Tulisan : Business News, Senin 27 January 2014

Foto : http://www.poskota.co.id