Keuntungan Ekspor Kehutanan Tidak Sebanding Dengan Permasalahan - 26 Mar 2014
ICW (Indonesian Corruption Watch) berharap pemerintah Indonesia tidak melihat kinerja perdagangan dari sektor kehutanan hanya dari aspek finansial. Ekspor produk kayu Indonesia keluar negeri memang memberikan keuntungan. Tetapi di sisi lain, permasalahan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan semakin nyata. Tingkat permasalahan akibat deforestasi juga meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. “Sebaiknya (ekspor meningkat) juga memunculkan problem. Penerimaan negara bisa berkurang tidak sebanding dengan keuntungan ekspor,” Febri Diansyah, peneliti ICW mengatakan kepada Business News beberapa waktu yang lalu.
Permasalahan, mulai dari kerusakan lingkungan sampai konflik horizontal. Praktik korupsi sektor kehutanan tidak lepas dari berbagai pos anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dana reboisasi (penanaman kembali) mencapai Rp1,3 triliun per tahun 2009. Tetapi dana sebesar itu tidak bisa menutupi kerugian akibat pembukuan lahan untuk berbagai usaha perkebunan. Kepala-kepala daerah sangat mafhum peluang mengeduk keuntungan pribadi dari sektor kehutanan, perkebunan. “Soal pengangkutan kayu, mereka sangat mafhum dari hulu sampai hilir. Hal ini melibatkan banyak aparat, termasuk dinas kehutanan, polisi kehutanan, (TNI) Angkatan Laut (AL), Angkatan Darat (AD). Beberapa orang menggunakan jasa keamanan. Pengoperasian, mulai dari birokrasi sampai pada batas pengangkutan. Kerugian, hasil audit EY (Ernst and Young), mencapai Rp triliunan. Hal ini sudah terjadi sejak beberapa konglomerat seperti Bob Hasan, Prayogo Pangestu, dan lain sebagainya.”
ICW juga melihat korelasi hasil temuan World Bank (WB/Bank Dunia) dengan fakta di lapangan. WB menyimpulkan bahwa laju deforestasi paralel dengan tingkat korupsi di satu negara. Akibatnya, praktik bisnis sektor kehutanan yang awalnya legal menjadi illegal. Pada umumnya, praktik pemutar-balikan dari legal menjadi illegal, seperti penyalah-gunaan wewenang, gratifikasi, dan lain sebagainya. Kasus yang paling kentara, korupsi dan deforetasi adalah kasus bupati Buol, Toli-toli Sulawesi Tengah (Sulteng) pertengahan tahun 2012 yang lalu. Bupati yang sekarang meringkuk di penjara terlibat perkara korupsi untuk perizinan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. “Beberapa kasus tapi tidak menyolok, (korupsi) di salah satu kabupaten di Kalteng (Kalimantan Tengah). Bahkan modusnya, (pengusaha) mengeluarkan sejumlah uang, per satuan paket atau hitungan per hektar,”
Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan WB antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun. Deforestasi tidak lepas dari kegiatan peladang yang berpindah-pindah. WB mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data yang lemah. Sedangkan menurut FAQ (badan PBB yang menangani pangan dan pertanian) menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun. “Penyebab deforestasi ada dua, yaitu yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung, seperti alih fungsi lahan, kebakaran hutan. Yang tidak langsung, lemahnya regulasi di sektor kehutanan, serta penegakan hukum yang tidak optimal. Yang pasti, negara terus dirugikan dari tahun ke tahun akibat korupsi sektor kehutanan.”
Sumber Tulisan : Business News, Senin 24 Maret 2014 |
