Kemendag Tolak Keputusan KPPU Soal Impor Bawang Putih - 27 Mar 2014
Kementerian Perdagangan menolak dan menyatakan akan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Importasi Bawang Putih yang menyatakan bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag telah melanggar aturan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
:Kita ini pemerintah yang mewakili 237 juta rakyat Indonesia. Undang-Undang diamanatkan untuk mengatur pedagang kalau sampai terjadi kartel,apalagi monopoli. Jadi dengan ditulisnya, dikatakan, atau dicantumkannya keputusan KPPU bahwa kita ini bagian dari pada pedagang-pedagang itu, secara resmi saya tolak dan kita akan melakukan upaya hukum sampai tingkat yang terakhir untuk memperkuat pendapat kita,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menguraikan ketidaksetujuannya atas keputusan KPPU yang diumumkan Kamis (20/3), “Kemendag adalah wasit yang mengatur dan mengeluarkan aturan, bukan pelaku usaha atau pedagang. Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang KPPU tersebut untuk mengatur pedagang dengan pedagang, supaya pedagang dan pembeli dapat bertemu baik dan bertransaksi dengan harga yang baik pula.”
Menurut Lutfi, kebijakan perpanjangan SPI yang saat itu diambil dinilai efektif untuk menekan harga bawang putih pada bulan Desember 2012 dan bulan Januari 2013, sehingga pada bulan Januari 2013 hanya terjadi kenaikan harga bawang putih 13,58% dibandingkan dengan bulan Desember 2012. Kenaikan harga pada bulan Februari dan Maret 2013 mencapai 31,38% dan 42,03% merupakan masalah yang berbeda yang disebabkan oleh terlambatnya penerbitan RIPH untuk semester I tahun 2013 yang baru diterbitkan pada pertengahan Maret 2013, dimana seharusnya RIPH untuk periode semester I tahun 2013 diterbitkan paling lambat minggu ke-1 bulan Januari 2013.
Sumber Tulisan : Business News, Rabu 26 Maret 2014
Foto : http://statik.tempo.co |
