28 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Pemerintah Diminta Bangun Pelabuhan Yang Representatif - 01 Apr 2014

Ketersediaan pelabuhan pusat internasional akan membantu dalam meningkatkan perekonomian nasional. Selain itu, pelabuhan internasional akan mampu meningkatkan masuknya informasi dan teknologi yang masuk (efek dari globalisasi), sehingga sangat penting untuk memajukan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Kemudahan dalam distribusi barang dan jasa juga merangsang masuknya para investor asing. Diharapkan, pembangunan pelabuhan yang representative sebagai pusat internasional bisa cepat terealisasi. 

Harus diakui, ketidaktersediaan pelabuhan internasional membuat peluang transportasi laut di dalam negeri tidak dapat dimanfaatkan oleh kapal Indonesia. Bandingkan, kalau pengangkutannya menggunakan kapal Indonesia, tentu biayanya akan jauh lebih murah. Faktor lain yang menjadi pertimbangan, kenapa kita harus cepat merealisasikan pembangunan pelabuhan pusat internasional adalah untuk menggerakan perekonomian. Dengan dibukanya pelabuhan tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Perekonomian akan berdenyut, karena distribusi barang dan jasa lebih mudah.

Oleh karena itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pemerintah semestinya fokus untuk membangun satu atau dua pelabuhan di Indonesia yang respressentatif untuk menunjang perekonomian. Ajiph Razifwan Anwar, Ketua Bidang Transportasi Laut MTI, Jumat (28/3) mengatakan, pemerintah semestinya fokus pada satu atau dua pelabuhan untuk dilakukan pengembangan dan pembangunan ketimbang membangun banyak pelabuhan-pelabuhan tanpa perencanaan yang jelas. Pembangunan dapat dimulai dengan melakukan kajian lebih dulu terkait daerah yang berpotensi dari segi pangsa pasar dan dapat dijadikan hub port yang besar, seperti di daerah Batam. Menurut dia, dengan fokus pembangunan yang dilakukan, sebenarnya pemerintah dapat mengefisiensi anggaran yang sangat besar.

Dikatakan, penerapan Short Sea Shipping (SSS) atau pelayaran jarak pendek harus diiringi dengan pemberian ‘diskon’ terhadap tarif pada proses kepelabuhanan. Selama ini penerapan pelayaran jarak pendek belum mebuat para pemilik barang untuk mengalihkan pengiriman barang dari angkutan jalan darat menggunakan moda transportasi laut melalui SSS. Hal itu disebabkan biaya angkut barang menggunakan laut masih cukup tinggi ketimbang moda transportasi angkutan jalan darat ataupun kereta api. Untuk itu, katanya, diperlukan ‘diskon’ terhadap tarif pelayaran jarak pada proses kepelabuhanan.

Dia mencontohkan pemotongan biaya kepelabuhanan itu bisa berada pada biaya yang selama ini dikenakan pada truk angkutan logistik yang memasuki pelabuhan baik pada proses penurunan barang dari truk maupun sesaat dimuat ke dalam kapal. Dia melanjutkan pricing policy itu harus diterapkan bagi kapal-kapal yang melakukan pelayaran jarak pendek. Menurut dia, dengan dilakukannya pemotongan biaya semacam itu akan secara otomatis menurunkan biaya bagi pelayaran jarak pendek secara drastis.









Sumber Tulisan : Business News, Selasa 1 April 2014

Foto : http://img.antaranews.com