5 Mei 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Biaya Logistik Tekan Daya Saing Produk Indonesia - 03 Apr 2014

Produk nasional kalah bersaing dengan produk negara lain di pasar ekspor dan domestik karena pelaku usaha menanggung biaya logistik yang relative lebih mahal.

JAKARTA – Biaya transportasi logistik di Indonesia dinilai tidak efisien sehingga membengkakkan biaya distribusi yang mengakibatkan harga barang mahal. Pada akhirnya rakyat sebagai konsumen, terutama yang tinggal di daerah perbatasan, yang akan terbebani oleh relative mahalnya biaya logistik itu.

Struktur biaya logistik yang mahal juga memicu ekonomi biaya tinggi di Tanah Air sehingga menggerus daya saing Indonesia. Akibatnya, produk Indonesia kalah bersaing di pasar ekspor maupun domestik, dengan produk dari negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan di pasar domestik, produk pertanian di Indonesia menjadi kalah bersaing dengan produk impor.

“Kondisi seperti ini sudah lama terjadi, yakni biaya pengiriman dari Medan ke Jawa lebih mahal dari China ke Jakarta. Kalau di hitung-hitung, biaya transportasi logistik mencapai 14,08 persen dari total biaya produksi. Jadi, bagaimana bisa bersaing,” kata anggota tim ahli Sistem Logistik Nasional (SLN), Kuncoro Harto Widodo, saat dihubungi, Selasa (1/4).

Sebelumnya, pemerhati pelayaran nasional dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Saut Gurning, mengungkapkan, kebijakan pemerintah meningkatkan nilai tambah ekspor mineral dan batu bara (minerba) ternyata tidak berimplikasi signifikan terhadap penerimaan jasa pengangkutan kapal. Sebab hampir 90 persen aktivitas ekspor minerba dilakukan dengan menggunakan kapal berbendara asing.

Akibat, kebergantungan pada kapal asing tersebut, ditengarai sekitar 8 miliar dolar AS atau lebih dari 88 triliun rupiah hasil devisa Indonesia per tahun dari sektor jasa pengapalan diambil oleh pihak asing.



Sumber Tulisan : Koran Jakarta, Rabu 2 April 2014