Pelayaran Butuh Intensif Hadapi MEA - 15 Apr 2014
JAKARTA – Industri pelayaran nasional masih menyimpan kendala menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 karena terbebani aturan fiscal yang dinilai tidak lazim diberlakukan terhadap industri pelayaran negara lain.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai perlu ada perangkat aturan yang mampu menunjang industri transportasi, khususnya transportasi laut menghadapi MEA 2015.
Saat ini, menurutnya, beberapa aturan fiscal masih memberatkan perusahaan pelayaran dan memicu tingginya biaya logistik nasional sehingga menyulitkan Indonesia dalam bersaing dengan negara lainnya pada AEC tahun depan.
“Kita berbeda [ongkos logistik], mereka [negara ASEAN] 2%-3%, sedangkan kita masih diatas 10%. Bank misalnya atau pun BBM masih kena PPn, dan pajak-pajak yang lain di dalam BBM tersebut. Itu memberatkan,” ujarnya, Kamis (10/4) malam.
Dia meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif baik dari segi perpajakan maupun permodalan yang setara dengan industri transportasi pada negara lain.
Sumber Tulisan : Bisnis Indonesia, 14 April 2014 |
