Peringkat Indeks Logistik Indonesia Kurang Memuaskan - 23 Apr 2014
Laporan survei Logistics Performance Index (LPI) 2014 menempatkan peringkat Indonesia naik enam tingkat ke posisi 53, dari sebelumnya 59. Meski demikian, laporan LPI yang telah tersebar itu masih belum mendapat konfirmasi resmi dari Bank Dunia, sebagai lembaga yang melakukan survey logistik tersebut sejak 2007. Dalam laporan yang telah diunggah dari laman resmi Bank Dunia, Indonesia mendapat peringkat 53, dengan persentase rata-rata 66,7%.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, di Jakarta (Rabu, 16/4). Menilai Indonesia masih berada di kategori negara yang memiliki pendapatan menengah-bawah, bersama sesama negara ASEAN, Vietnam. Di lain pihak, peningkatan peringkat LPI itu masih dianggap kurang memuaskan oleh pelaku jasa logsitik. Menurut pelaku usaha, peningkatan peringkat itu tidak bisa dijadikan ukuran perbaikan kinerja logistik nasional, khususnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Laporan tersebut menempatkan Singapura di peringkat 5, Malaysia peringkat 25, dan Thailand peringkat 35. Indonesia hanya berdekatan dengan Vietnam di peringkat 48.
Mahendra pun memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengurangi konsumsi impor. Menurut dia, pemerintah harus sunguh-sunguh mewujudkan sistem logistik nasional yang berpihak kepada pengusaha lokal. Dikatakan, pasokan yang cenderung berkurang dan ketimpangan pasokan antardaerah, mengakibatkan biaya logistik yang tinggi. Pemerintah wajib mencarikan solusi berupa pemahaman yang menyeluruh tentang pelaksanaan cetak biru Sislognas (sistem logistik nasional). Artinya, pemerintah tidak hanya memfokuskan pada penguatan infrastruktur transportasi namun lupa membangun pusat-pusat industri.
Dia mengatakan pemerintah agar melakukan pemetaan potensi komoditas di seluruh Indonesia. Setelah itu, pemerintah dapat mengidentifikasikan pasar dan jumlah produksi yang diinginkan, sehingga komoditas tersebut dapat menyokong keberadaan infrastruktur transportasi. Selama ini ada pembangunan infrastruktur dan program transportasi, tetapi tidak ada yang memperhatikan pembangunan industri atau komoditas unggulan di daerah. Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah secepatnya memberlakukan kebijakan pintu barat-pintu timur bagi kegiatan ekspor-impor.
Sumber Tulisan : Business News, Senin 21 April 2014 |
