17 Mei 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Proyek Ke Tanjung Priok Molor - 05 Aug 2014

Jakarta – Pemerintah memastikan penyelesaian proyek akses jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Priok diprediksi mundur sekitar setengah tahun dari jadwal semula yang ditargetkan tuntas pada Juli 2015. Direktur  Jenderal  Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan persoalan pembebasan lahan menjadi kendala bagi percepatan pembangunan proyek jalan tol Tanjung Priok. “Progesnya sudah bagus, sudah ada perkembangan, tetapi masih ada dua titik yang bermasalah,”kata Djoko. 

Menurutnya, dua titik bermasalah yang dimaksud adalah Seksi E2-A Cilincing-Simpang Jampea, tepatnya di tikungan Kalibaru dan di titik Seksi North South (NS) Yos Sudarso-Simpang Jampea. “Kalau di Kalibaru jumlah yang mau dibayar masih bertambah terus, tetapi belum semua. Kalau di Simpang Jampea ada permasalahan dengan notaries tetapi sudah hamper beres,”ujarnya. Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Bambang Nurhadi masih optimistis proses pembebasan lahan bias rampung beberapa bulan lagi. 

Percepatan pembebasan lahan itu juga didukung oleh adanya surat keputusan (SK) dari Gubernur DKI Jakarta yang diterbitkan pada 22 Juli 2014. Adapun isi SK tersebut tentang pemerintah untuk melanjutkan pembangunan jalan akses tol Tanjung Priok dilanjutkan dengan penerbitan dan pengamanan dari walikota. “Adanya SK Gubernur semakin menguatkan proses pembebasan lahan, sehingga proses penerbitan akan tetap dilaksanakan meski masih ada beberapa orang yang menolak dipindahkan,”katanya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia