BERITA
 Wamendag: Sistem Resi Gudang Berpotensi Mendukung Stabilitas Harga Pangan - 24 Ags 2022 Jakarta, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, sistem resi gudang (SRG) berpotensi menjadi instrumen dalam mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan. Sebab, SRG dapat menjadi alternatif instrumen dalam mendukung tata niaga dan distribusi. Hal itu disampaikan Wamendag Jerry saat membuka seminar web (webinar) bertema "Literasi Sistem Resi Gudang: Penguatan Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan" hari ini, Kamis (22/4) di Jakarta. Literasi SRG diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif yang dapat bermanfaat bagi pengembangan SRG ke... |
 Bappebti menyelenggarakan Literasi Sistem Resi Gudang - 26 Apr 2021 Jakarta. Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
... |
 Kemenhub Targetkan Zero Truk ODOL di 2023 - 20 Apr 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun 2021, di Jakarta, Kamis (8/4/2021). Kegiatan Rakornis tahun ini mengusung tema “Transformasi Perhubungan Darat untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”. Penyelenggaraan Rakornis ini dimaksudkan sebagai salah satu bagian cara kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Kementerian Perhubungan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan ataupun Dinas yang terkait, serta Badan Usaha baik nasional ataupun daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono, mengapresiasi sebanyak 2.798 peserta... |
 Webinar Peluang & Tantangan Pelaku Usaha Dalam Mendukung National Logistic Ecosystem sesi kedua - 22 Apr 2021 Pemerintah RI dalam rangka membangun sistem layanan secara elektronik di bidang lalu lintas dan angkutan laut guna pengintegrasian sistem layanan clearance kapal dengan sistem layanan dokumen dan barang secara elektronik di pelabuhan telah menerbitkan beberapa kebijakan : a. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 192/2015 tentang Perubahan Atas Permenhub No. PM 157/2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. b. Permenhub No. PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, yang selanjutnya diubah menjadi Permenhub No. PM 42/2020, c. Inpres No. 5/ 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Namun, dalam perkembangannya apakah implementasinya... |
 Tarif Progresif & Pinalti Storage di Priok Tuai Polemik - 20 Nov 2020 Pemberlakuan pengecualian atau pengurangan tarif progresif dan tarif pinalti untuk kegiatan penumpukan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, disaat masa libur panjang termasuk libur hari besar dan cuti bersama, harus disosialisasikan kepada pelaku usaha. "Selain tarif progresif, tarif pinalti storage atas barang yang sudah mengantongi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) atau SP2 tetapi belum dikeluarkan pemiliknya dari lini satu pelabuhan, itu ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa yang di kecualikan dikenakan tarif penalti," ujar Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi, kepada beritakapal.com, pada Selasa (3/11/2020). Pengecualian itu, imbuhnya, terhadap petikemas impor yang sudah SPPB atau SP2... |
 Webinar Peluang Dan Tantangan Pelaku Usaha Dalam Mendukung National Logistic Ecosystem (NLE) - 10 Nov 2020 Pemerintah RI dalam rangka membangun sistem layanan secara elektronik di bidang lalu lintas dan angkutan laut guna pengintegrasian sistem layanan clearance kapal dengan sistem layanan dokumen dan barang secara elektronik di pelabuhan telah menerbitkan beberapa kebijakan : a. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 192/2015 tentang Perubahan Atas Permenhub No. PM 157/2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. b. Permenhub No. PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, yang selanjutnya diubah menjadi Permenhub No. PM 42/2020, c. Inpres No. 5/ 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Namun, dalam perkembangannya... |
 Single Submission Mandatory dan Join Inspection dari Bea Cukai dan Balai Karantina - 12 Okt 2020 Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 160 negara dan urutan kelima di Asia Tenggara dalam data Logistics Performance Index (LPI) 2018 yang dikeluarkan Bank Dunia secara berkala. Sistem logistik yang baik dinilai dapat menjadi salah satu kunci daya saing industri, dan perdagangan suatu negara di pasar Internasional. Lalu bagaimana gambaran sistem logistik di Indonesia sekarang ini? Sistem logistik Indonesia tengah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, karena buruknya sistem logistik akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi serta mengakibatkan high cost economy. Melalui Inpres nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Presiden menegaskan agar dilakukan upaya pembenahan sistem logistik guna mendorong pertumbuhan ekonomi di... |
 Ekosistem Pelabuhan Jadi Kunci Tekan Biaya Logistik - 12 Okt 2020 Efisiensi biaya logistik dinilai tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor kepelabuhan, karena harus didukung dengan ekosistem yang terkait. "Pelabuhan tidak bisa stand alone, itu harus dipastikan kapasitas pendukung seperti akses, dan infrastruktur pendukung, depo dan lainnya seimbang, sehingga tidak mungkin pelabuhan bagus dengan akses tidak bagus. Itu tidak akan maksimal," kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Arif Suhartono kepada Bisnis.com, Minggu (23/8/2020). Dia menekankan pentingnya layanan pendukung seperti depo dan pergudangan, memiliki fasilitas cukup dan pelayanan yang setara antar pelabuhan. Hal ini secara jangka panjang tegasnya, akan ciptakan efisiensi dampak positif terhadap biaya logistik. Saat ini berdasarkan data... |
 Sekber penanganan limbah - Ecoport Tanjung Priok - 20 Okt 2020 Pada ajang Forum Ecoport Tanjung Priok, dilakukan Penandatangan kesepakatan bersama untuk membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) dalam penanganan pengawasan limbah maupun kesehatan area pelabuhan guna menjaga kelestarian lingkungan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Pada Senin (12/10/2020), pemangku kepentingan atau stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menyelenggarakan Forum Ecoport, yang di Museum Maritim Indonesia, dengan mengambil tema ‘Mewujudkkan Pelabuhan Tanjung Priok Yang Bersih, Bebas Pencemaran dan Ramah Lingkungan’. Forum Ecoport Tanjung Priok sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap mewujudkan pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut menjadi pelabuhan berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tersendiri. Forum... |
 Persiapan TSS Selat Sunda & Lombok, Libatkan Stakholder Maritim - 11 Jun 2020 Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan secara penuh pada 1 Juli 2020. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Menyambut pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan persiapan, baik dari Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarananya. Persiapan lain yang dilakukan salah satunya dengan melakukan patroli keamanan bersama dengan Institusi/Stakeholder Maritim. "Dapat kami informasikan bahwa TSS Selat Sunda dan Lombok ini akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2020. Saya dan... |
 Trucking Siap Patuhi Aturan Batch Number Truk di JICT - 11 Jun 2020 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Koordinatoriat Jakarta mengungkapkan, operator truk di pelabuhan Tanjung Priok sudah banyak yang mematuhi perbaikan batch number pasca adanya himbauan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), untuk melakukan hal itu. "Sudah kami sosialisasikan ke semua perusahaan truk di Jakarta dan mayoritas sudah dilakukan perbaikan batch number di truk yang dioperasikannya," Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo Koordinator DKI Jakarta, Dharmawan Witanto. Himbauan untuk memperbaiki batch number trucking dituangkan melalui surat PT Jakarta International Container Terminal (JICT), tanggal 5 Mei 2020 nomor: HM.606/2/6/JICT-2020 tentang perbaikan batch number dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat... |
 Pembatasan Truk Dikhawatirkan Hambat Ekspor Tanjung Perak, Ini Pandangan IMLOW - 11 Jun 2020 Masih minimnya dukungan Infrastruktur jalan di Bali menyebabkan terjadinya keberatan para pengusaha truk logistik dengan adanya rencana kebijakan pembatasan operasional angkutan barang di jalan nasional Denpasar-Gilimanuk. Selain itu, pemerintah juga mesti fokus mengawasi operasional truk obesitas atau over dimensi dan over load (ODOL) baik yang dari wilayah Barat (yang hendak ke Bali) maupun yang dari arah Timur, hendak keluar dari Bali. "Karena itu perlu disiapkan tol Trans Bali, sebab persoalannya adalah infrastruktur jalan yang masih minim. Disisi lain komitmen memberantas truk ODOL harus tetap berjalan," ujar Achmad Ridwan Tentowi, Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW). Dia menyampaikan hal itu guna memberikan... |
 ALFI Sosialisasikan Protokol Pengendalian Covid Saat PSBB Transisi Jakarta - 12 Okt 2020 Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mensosialisasikan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran dan tempat kerja pada masa pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi di Ibukota. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK bernomor 1363 tahun 2020 itu ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada 5 Juni 2020. Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan asosiasinya sudah menyosialisasikan sekaligus... |
 BP Batam Kaji Ulang Pengembangan Pelabuhan Batuampar - 11 Jun 2020 Kajian Pelindo II terhadap Pelabuhan Batuampar dinilai masih belum tepat. BP Batam merencanakan kaji ulang pengembangan pelabuhan bongkar muat barang tersebut. Menurut, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson Idris kajian pertama ternyata tidak cocok dari sudut kondisi pelabuhannya. "Mereka (Pelindo II) tidak yakin dengan dermaga seperti itu bisa menampung kapal besar dan alat berat," kata Nelson, Rabu (10/6/2020). Rencananya, pembahasan kaji ulang tersebut akan dilakukan minggu ini bersama Pelindo 2 di Kantor Pelabuhan Batam Center. Lebar pelabuhan yang sebelumnya ditargetkan 30 meter akan ditambah lagi 16 meter untuk rel alat berat berjalan. "Mereka khawatir dengan kondisi pelabuhan, kajian yang sebelumnya tidak mampu untuk menampung... |
 Ekspor Indonesia Diramal Tumbuh Negatif Sepanjang 2020 - 11 Jun 2020 Jakarta Kondisi ekspor Indonesia sepanjang 2020 diprediksi terkoreksi negatif. Hal ini terjadi seiring dampak dari Covid-19 yang membuat permintaan sejumlah negara-negara tujuan ekspor mengalami penurunan. "Ekspor ini agak susah. Karena ekspor ini masih bergantung dengan kondisi ekonomi global. Ekspektasi untuk tahun ini masih negatif kalau perhitungan kasar kami," ungkap Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Reza Yamora Siregar, dalam diskusi virtual di Jakarta. Kondisi pelemahan ekspor ini juga membuat permintaan impor Indonesia ke negara tujuan menjadi rendah. Sehingga kedua sektor ini pertumbuhannya akan sama-sama mengalami tekanan mendalam. "Jadi kalau kita bicara net ekspor, ekspor minus impor, kan posisi kita sudah cukup... |