21 Ags 2019
Home
×
Login Area
Tentang (LKK)
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Berita
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA

 

DJBC Siap Sukseskan Zona Integritas Pelabuhan Laut dan Bandar Udara - 09 Mei 2019

Customsjakarta.com, Jakarta - Bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, pada tanggal 5 Mei 2019, dilaksanakan deklarasi komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

Hadir pada deklarasi tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin; Menteri Perhubungan, Budi Karya; Ketua Komisi Peberantasan Korupsi, Agus Rahardjo; dan para pejabat dari berbagai kementerian serta TNI/ POLRI.

Syafrudin menyatakan bahwa acara ini merupakan simbol perjuangan bersama aparatur pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju di masa yang akan datang.

"Pencanangan Zona Integritas ini merupakan salah satu bentuk strategi nasional dalam pencegahan korupsi yang berfokus pada perizinan dan tata niaga keuangan negara serta penegakkan hukum dan reformasi di kawasan strategis yaitu bandar udara dan pelabuhan,ujar Syafrudin.

Agus Rahardjo turut menyambut baik komitmen pembangunan zona integritas di wilayah laut dan udara yang dilakukan pemerintah. Menurut Agus, pemerintah perlu menerapkan sistem birokrasi yang baik di wilayah manapun, apalagi di wilayah-wilayah strategis.

Deklarasi dipimpin oleh Budi Karya dengan pernyataan komitmen bersama: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; menerapkan sistem manajemen anti suap; serta membangun keterpaduan sistem pelayana publik yang terintegrasi dan mengacu pada proses bisnis.