Pengguna Desak Pemerintah Evaluasi Program Tol Laut - 23 Sep 2019
Pengguna Tol Laut mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi program Tol Laut terutama untuk wilayah luar Jawa seperti di Papua. Sebab, pelaksanaanya di lapangan kini dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal digulirkannya program tol laut itu.
Berbagai persoalan terkait pelaksanaan program Tol Laut belakangan, mulai perbedaan penetapan tarif Tol Laut oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan ekspedisi hingga masalah transparansi ketersedian slot, menguatkan alasan untuk segera dilakukan evaluasi tersebut. Apalagi, sampai sekarang program Tol Laut belum juga berhasil mengurangi kesenjangan harga komoditas barang terutama kebutuhan sembako di wilayah luar Jawa, meskipun sudah berjalan sejak 2016.
Pengusaha asal Surabaya, Budi Alfian, menilai tarif tol laut untuk pengiriman barang sembako miliknya ke Papua melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tujuan Pelabuhan Agats dan Pelabuhan Fak Fak di Papua terlalu tinggi.
"Tarif tol laut seharusnya lebih murah ketimbang tarif regular karena disubsidi oleh pemerintah, tapi nyatanya tarif tol di pelabuhan-pelabuhan tersebut sangat tinggi. Harga barang yang dikirim ke Papua juga relatif tidak mengalami perubahan yang berarti," kata Alfian.
Selain biaya yang mahal, untuk mendapatkan jatah kapal Tol Laut juga tidak gampang. Setiap kali ditanya tentang jatah kapal laut selalu dijawab oleh perusahaan ekspedisi dan pelayaran sudah penuh. Sebagai pelaku bisnis, Alfian mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika tidak ada pilihan lain dalam logistik pengiriman, yang lebih ekonomis.
"Jatah kontainer untuk tol laut selalu dibilang sudah habis, padahal kami pesan itu sudah jauh-jauh hari, hingga dua bulan sebelumnya, tapi tetap saja tidak kebagian," ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya: | 
