21 Okt 2019
Home
×
Login Area
Tentang (LKK)
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Berita
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA

 

Menyoal Masuknya Limbah Plastik Impor di Pelabuhan - 07 Okt 2019

Oleh: Dr.Dini Dewi Heniarti,SH, M.Hum

PEMERINTAH RI seharusnya bertindak tegas terhadap para pengimpor limbah plastik B3, bahkan terindikasi sengaja di diamkan dalam kontainer-kontainer di Pelabuhan Indonesia.

Dari sudut pandang hukum, tabiat para pengimpor limbah plastik yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) itu, sangatlah tidak bisa ditolerir dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Oleh karenanya kita semua patut prihatin dan mendesak Pemerintah bertindak tegas terhadap para pengimpor limbah B3 itu. Apalagi saat ini pemerintah dan masyarakat sedang berupaya membersihkan sungai Citarum yang dicanangan oleh Presiden RI melalui terbitnya Peraturan Presiden No.15/2018 tentang percepatan,pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

Dengan kasus importasi limbah plastik impor di pelabuhan Priok yang hingga kini masih mengendap di pelabuhan, juga dapat ditenggarai praktik itu seolah menantang pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup.

Kita hidup dari dan bersama dengan lingkungan alam kita: air, udara, tanah, dan ekosistemnya. Tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat, hidup dan penghidupan kita akan terancam.

Untuk itulah, hak atas lingkungan hidup menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia sehingga telah menjadi hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan di Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai implementasi dari kewajiban negara untuk menyediakan dan memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Juga diperkenalkan konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Padahal dari sisi kepabeanan, limbah plastik yang terkontaminasi dengan limbah B3 berpotensi membebani keuangan negara apabila kemudian atas barang tersebut ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN) yang pada ujungnya harus dimusnahkan dengan anggaran negara.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan "BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dinyatakan sebagai BMN, kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Pada pasal yang lain pada Peraturan Menteri terebut yaitu pasal 18 poin c menyebutkan "dimusnahkan", dalam hal jika BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidakdapat dihibahkan; atau karena alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sehingga sudah jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62, atas barang tersebut sangat berpotensi membebani keuangan negara untuk anggaran pemusnahan dan apabila ternyata dari hasil pemeriksaan memang ditemui tercampur dengan limbah B3 dan tidak dapat dilakukan reekspor atas barang tersebut.

Strict liability adalah tanggung jawab mutlak yang dibebankan pada pihak baik perorangan atau korporasi karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berada di dalam rentang kendalinya.

Pada pasal 88 UU PPLH berbunyi "Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan."

Ganggu Arus Logistik

Jika masalah kontainer yang berisi sampah plastik semakin berlarut penyelesaiannya maka akan berdampak pada terganggunya kelancaran arus barang di terminal peti Kemas maupun fasililitas TPS di pabean Priok dan pelabuhan lainnya.

Olehkarenanya, instansi berwenang harus segera bertindak cepat dan tegas, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) mesti menyatakan apakah kontainer impor limbah itu dapat direlease keluar pelabuhan atau harus dire-ekspor.

Hal ini mengingat dari jumlah peti kemas impor berisi sampah itu sudah banyak mengendap di terminal peti Kemas maupun fasililitas TPS di pabean Priok dan pelabuhan lainnya.

Mekanisme impor limbah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun.

Pada aturan tersebut dikatakan bahwa impor sampah bisa dilakukan asalkan tidak mengandung limbah B3, namun peraturan tersebut harus segera direvisi untuk perbaikan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beleid itu sekaligus menekankan, bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak warga negara dan kewajiban negara untuk menyediakannya, mengingat sampah plastik merupakan sampah yang sangat lama diurai oleh alam dan dapat mengganggu Lingkungan hidup. (penulis merupakan Presiden Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia / APDHI )

Sumber berita: