21 Okt 2019
Home
×
Login Area
Tentang (LKK)
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Berita
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA

 

Edaran Pembatasan Solar Subsidi Dicabut, Ini Respons Para Pengusaha Truk - 07 Okt 2019

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia berharap pembatasan kuota Solar bersubsidi untuk angkutan barang tidak diberlakukan pada masa mendatang karena kebijakan pembatasan akan memengaruhi aspek operasional angkutan barang.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman mengatakan, pihaknya menyambut baik pencabutan surat edaran (SE) pembatasan Solar bersubsidi oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas yang sempat membuat para pengusaha tidak mendapatkan kepastian hukum. Saat ini, aktivitas pengisian bahan bakar para pengemudi truk sudah kembali seperti semula.

"Ini dicabut [hanya] sementara, waktu kami rapat itu memang akan dicarikan jalan terbaik, dia [pemerintah] minta waktu," terangnya.

Bila ada edaran baru, dia meminta tidak ada pembatasan BBM subsidi, karena pengaruhi pembatasan BBM tersebut menyangkut ke berbagai aspek operasional.

Dia mencontohkan pembatasan BBM bersbubsidi melalui surat edaran BPH Migas diatur untuk pertambangan dan perkebunan tetapi berlanjut ke semua jenis truk. "Kemarin bablas, krusial itu BPH Migas harus cermati nilai kebocoran tertinggi, ada dua daerah terbesar, Riau dan Kalimantan Timur." terangnya.

Sumber dan berita selengkapnya: