Reset Password!

Pemerintah akan menyatukan proses pengurusan melalui satu pintu, untuk mencegah terulangnya keterlambatan pengurusan izin. Lewat mekanisme satu pintu, penerbitan impotir terdaftar, rekomendasi impor produk hortikultura, dan surat persetujuan impor dikeluarkan oleh satu lembaga.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, seusai membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Kamis (14/3/2013).

"Penyatuan satu pintu itu, apakah di bawah Kemendag atau Kementerian Pertanian, masih belum diputuskan. Rencana penyatuan itu akan kami sampaikan ke Menko Perekonomian terlebih dulu," katanya.

Menurut Gita, mekanisme perizinan satu pintu akan lebih efisien dan transparan. Diharapkan prosesnya menjadi lebih cepat, sehingga tidak ada keterlambatan. "Ini adalah kesepakatan kami dengan Kementan. Kami sudah duduk bersama kemarin," ujarnya.

Keterlambatan pengurusan izin impor menjadi salah satu penyebab kelangkaan pasokan bawang putih di pasaran. Akibatnya, harga melonjak tak terkendali.

TERTAHAN

Ratusan kontainer berisikan bawang putih impor diduga dari China 'ngendon' di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) diperkirakan sejak November 2012. Hal itu diperkirakan tersendatnya distribusi bawang putih dan melambung harganya di pasaran.

"Dari pengamatan data yang kami olah, per November 2012 sudah ada kenaikan harga. Puncaknya sekarang ini kita rasakan," ujar Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, Dendi R Sutrisno, Kamis (14/3/2013).

Ia menerangkan, sejak September 2012 dikeluarkan aturan ketentuan importir hortikultura yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Setiap importir harus memiliki surat rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH).

"Oktober 2012 ketentuan itu sudah berlaku. November baru ada problem. Akhirnya menumpuk sampai sekarang," terangnya.

Untuk mengetahui penyebab melambungnya harga bawang putih yang menembus hingga Rp 100 ribu per kilogram, KPPU dan jajarannya secara khusus dan atas inisiatifnya menggelar sidak ke terminal petikemas Surabaya (TPS) pada siang hingga sore tadi.

PERKUAT STRATEGI

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tidak sependapat dengan pemerintah untuk membuka kesempatan mengimpor bawang putih. Alasannya KADIN masih menilai Indonesia sebagai negara agraria mampu menghasilkan bawang putih tanpa perlu impor.

"Kita memang tidak siap. Tapi masa negara agraris bawang aja kena problem," ujar Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Oesman Sapta, Kamis (14/3/2013).

Oesman Sapta menjelaskan kalau daerah Brebes seharusnya bisa memasok bawang putih untuk kebutuhan negara. Jika masuk bawang putih impor, produksi lokal menjadi tersaingi dari negara luar.

"Brebes pemasok bawang terbesar. Bawang impor dicampur,itu kasihan petani," ungkap Oesman Sapta.

Oesman Sapta pun menyalahkan sistem tata niaga Pemerinah dalam menjalankan program swasembada pangan khususnya untuk tanaman hortikultura.

"Salah tata niaga. Salah melihat kebutuhan pasar. Masa kita nggak tahu sekarang," jelas Oesman Sapta.

Oesman Sapta pun menilai kalau kinerja Pemerintah belum teratur. Dengan adanya kekurangan bawang putih, Oesman menilai Pemerintah yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian tidak bisa menjalankan program kerja.

"Kalau ada stok banyak ya disimpan. Sekarang strateginya tidak jelas. Mentan dan mendag, yang bisa menjawab," ungkap Oesman Sapta. (kompas/detikSurabaya/tribunnews.com)