RI - Australia Siapkan Kampanye Keamanan di Pelabuhan - 21 Okt 2019 Indonesia dan Australia menyiapkan kegiatan kampanye keselamatan dan keamanan pelabuhan atau port security campaign, yang rencananya akan diselenggarakan di Labuan Bajo. Hal itu diungkapkan Ahmad, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, saat pertemuan Australia-Indonesia Transport Security Forum 2019 di Canberra Australia. "Indonesia bekerjasama dengan Home Affairs Australia, dengan tujuan sebagai upaya edukasi kesadaran keamanan kepada pekerja pelabuhan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan," ujar Ahmad melalui siaran pers-nya. Dia berharap kegiatan port security campaign yang pertama ini dapat berjalan dengan sukses dan bermanfaat sehingga berkesinambungan. Pada pertemuan Australia-Indonesia Transport Security Forum 2019 itu juga dibahas sejumlah isu terkait keamanan laut dan pelabuhan. Forum ini merupakan pertemuan antara Indonesia dengan Australia di bidang keamanan transportasi yang pertama kali diselenggarakan secara terpisah dengan Indonesia-Australia Transport Sector Forum, yang telah diselenggarakan pada bulan Februari lalu di Bali. Bertindak selaku Chair dan Co-Chair pada pertemuan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono dan Deputy Secretary Security and Resilience Australia, Ambasador Paul Grigson. Adapun sebagai Head of Delegation Indonesia adalah Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad. Ahmad juga menyampaikan tentang prioritas strategis terkait keamanan maritim, khususnya keamanan pelabuhan. Di Indonesia, kata dia, kini terdapat sekitar 400 fasilititas pelabuhan yang menerima kunjungan kapal internasional, serta 1.572 unit kapal berbendera Indonesia yang menerapkan dan tunduk terhadap aturan international ship and port security (ISPS) code. "Dalam melakukan pengawasan kepatuhan terhadap ISPS Code, kami memiliki sejumlah 265 orang auditor ISPS yang tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya. Namun demikian, imbuhnya, kendala yang dihadapi adalah kemampuan auditor di tiap-tiap pelabuhan yang tidak merata, disebabkan oleh belum adanya standard pelatihan atau training. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada hasil verifikasi dan tingkat kepatuhan dari kapal maupun fasilitas pelabuhan. Untuk itu,Ditjen Hubla Kemenhub akan segera melakukan penyeragaman pelatihan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. "Selain itu diperlukan penguatan regulasi terkait keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan,"ucapnya. Sumber Berita: |
 | Home |
 | Login Area |
 | Tentang LKK |
 | Struktur Organisasi |
 | Keanggotaan |
 | Program & Layanan |
 | Agenda Kegiatan |
 | HS CODE & Tarif Pabean |
 | Peta Logistik |
 | Tips |
 | Peraturan Pemerintah |