28 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

BPTJ Siapkan Pembangunan Terminal Logistik di Stasiun Bekasi - 21 Nov 2019

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyiapkan pembangunan terminal logistik di area Stasiun Bekasi untuk mengakomodasi pengiriman barang melalui moda transportasi kereta api.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan, dengan adanya perpindahan alur perjalanan logistik melalui kereta api, beban kepadatan jalan tol akibat lalu lintas angkutan barang akan berkurang. Ia menyebutkan, kemacetan Jabodetabek ini bukan hanya akibat pergerakan orang, tetapi juga barang logistik.

"Oleh karena itu, kita perlu mengatur perjalanan logistik. Kita ingin ada shifting pindah ke kereta api," kata Bambang Pri.

Bambang menjelaskan selama ini pemerintah telah mengendalikan kepadatan angkutan logistik di jalan tol, seperti aturan ganjil-genap, hingga larangan truk melintas pada pagi hari. Meski kebijakan tersebut sudah diterapkan, kepadatan jalan tol Jakarta-Cikampek juga belum terselesaikan.

Oleh karena itu, BPTJ menyediakan lahan terminal logistik seluas 40 hektare untuk mendukung aktivitas handling (pemindahan) logistik yang terpadu dengan kereta api. Pihaknya memastikan bahwa status lahan tersebut sudah tidak ada masalah, sehingga memudahkan pihak swasta yang ingin berinvestasi.

"Tugas saya meyakinkan pihak provinsi, kabupaten, bahwa tidak ada masalah soal tata ruang, sehingga investor bisa mempercepat pembangunannya," kata Bambang Pri.

Sumber dan berita selengkapnya: