20 Apr 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Otoritas Pelabuhan Priok Sabet Penghargaan WBBM - 11 Des 2019

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Cahyo Kumolo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Hermanta, di Jalarta.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi.

Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres), KH Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo membuka acara yang dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi dan penghargaan kepada Menteri atau Kepala Lembaga yang telah menerapkan pembangunan Zona (ZI) Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Wapres menyampaikan bahwa Zona Integritas perlu diterapkan guna meningkatkan profesionalisme aparatur dan meminimalisir potensi korupsi dalam memberikan pelayanan publik. Beliau mendorong seluruh instansi pemerintahan untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

"Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung Presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah" ujarnya saat memberikan sambutan pada acara itu.

Wapres mengatakan, instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi.

"Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa" Jelas Wapres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap Unit Kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi pelayanan.

Menpan RB menjelaskan bahwa zona integritas merupakan miniature pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan bugaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikat kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi serta meningkatkan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja lainnya" tutur Menpan RB.

Kepala Kantor otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP), Capt hermanta mengatakan bahwa, Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah (Kemenhub) untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorintasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

"Keberhasilan ini merupakan wujud dari apresiasi terhadap prestasi yang dibangun seluruh jajaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok," ucapnya.

Sumber berita: