MPA Singapura & Hubla, Gagas Kerjasama Kompetensi SDM Maritim - 13 Des 2019 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura, kembali bertemu guna membahas tentang kerjasama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Maritim. Pertemuan kedua negara itu diwakili Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) pada The 13th Meeting of the Training MoU between Directorate General of Sea Transportation and MPA Singapore yang dihelat di MPA Academy, Singapore, pada 11 Desember 2019. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dengan anggota perwakilan dari Direktorat KPLP, Lalu Lintas dan Angkutan Laut Perkapalan dan Kepelautan, Kenavigasian, Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, serta Bagian Kepegawaian. Direktur KPLP, Ahmad mengungkapkan, kerjasama di bidang peningkatan kapasitas SDM di bidang matitim dengan Singapura sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2001, yakni sejak ditandatanginya MoU mengenai pelatihan bagi Pelaut. "Kerjasama itulah yang kemudian menjadi cikal bakal atau dasar ditandatanganinya kerjasama di bidang peningkatan kapasitas SDM bagi petugas dan pejabat pemerintah di bidang maritim pada tahun 2005 yang berlanjut sampai dengan saat ini," ujar Ahmad, pada Kamis (12/12/2019). Ahmad menjelaskan, bahwa sudah sebanyak 83 training yang telah dan akan diselenggarakan mulai tahun 2005 sampai dengan penghujung tahun 2019. Selain itu terdapat empat program khusus yang diselenggarakan MPA Singapore dimana Ditjen Perhubungan Laut mengirim perwakilan 3rd Advanced Maritime Leader’s Programme, 6th Port Management Programme, Safety@Sea Week, dan 9th Maritime Public Leaders Programme. Pada pertemuan tersebut, imbuhnya, Ditjen Hubla dan MPA Singapore telah menyepakati lima judul training untuk dilaksanakan pada tahun 2020, yakni training/workshop on Port State Control (PSC) Inspection, dan training on Marine Casualty Investigation. Kemudian, training on International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, training on VTS Operator Refresher, serta training on High Speed Craft. Selain itu, ada program yang diusulkan MPA Singapore untuk tahun 2020 yaitu AMLP, MPLP, PMP, safety@sea week dan maritime safety innovation tanggal 20- 24 April 2020 di Singapura dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang dan disponsori. Ahmad mengatakan, training-training ini, memberikan kontribusi dalam pengimplementasian instrumen-instrumen IMO untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. "Juga dapat memberikan kemudahan untuk pertukaran informasi dan pengetahuan antara Ditjen Hubla dan MPA Singapura," ucapnya. Kedepan, kata dia, instruktur yang akan terlibat akan berasal tidak hanya dari MPA Singapore tetapi juga dari Ditjen Perhubungan Laut itu sendiri. Sebelumnya, pada hari Selasa (10/11), telah diselenggarakan pula 4th DGST-MPA Officers Dialogue, yang merupakan salah satu program kegiatan yang disepakati oleh kedua negara di bawah payung kerjasama DGST-MPA Training MoU. Pertemuan ini adalah pertemuan antara personil Ditjen Hubla dan MPA Singapura pada level middle-management dengan tujuan sebagai wadah diskusi dan berbagi pengalaman yang dialami langsung di lapangan terkait dengan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di kedua negara. Sulfur Kapal Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Lusi Andayani, mengatakan pertemuan tersebut mengangkat dua topik bahasan, yakni Electronic Certificates dan Persiapan Jelang Penerapan IMO 2020 Sulfur Cap. Pada bahasan Electronic Certificates, Lusi menjelaskan bahwa Indonesia menyampaikan presentasi terkait penggunaan sistem informasi terintegrasi yang telah diterapkan oleh Ditjen Hubla melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yakni SIMLALA dan Inaportnet. Sementara terkait persiapan jelang penerapan IMO 2020 Sulphur Cap, Kasi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan, Yuserizal, menyampaikan pada forum bahwa Indonesia telah bersiap untuk mengimplementasikan IMO 2020 Sulphur Cap dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE 35 Tahun 2019. Surat Edaran ini sebagai kewajiban kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia untuk menggunakan bahan bakar berkadar sulfur rendah, serta larangan untuk memindahkan atau mengangkut bahan bakar yang tidak memenuhi persyaratan, serta pengelolaan produk limbah yang dihasilkan dari resirkulasi gas buang. Yuserizal mengungkapkan bahwa Surat Edaran ini mengatur agar semua kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m. "Kapal berbendera Indonesia yang menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur di atas 0,5% m/m wajib melengkapi kapalnya dengan sistem pembersihan gas buang atau scrubber dengan jenis yang telah disetujui oleh Ditjen Hubla,"ujarnya. Bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m ini, menurut Yuserizal, tersedia mulai 1 Januari 2020 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (untuk wilayah Barat Indonesia) dan di Floating Storage Balikpapan untuk wilayah Tengah dan Timur Indonesia. Sumber berita: |
 | Home |
 | Login Area |
 | Tentang LKK |
 | Struktur Organisasi |
 | Keanggotaan |
 | Program & Layanan |
 | Agenda Kegiatan |
 | HS CODE & Tarif Pabean |
 | Peta Logistik |
 | Tips |
 | Peraturan Pemerintah |