17 Sep 2021
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Apindo Dukung Pengetatan Impor Barang Impor - 27 Jan 2020

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung pengetatan impor barang kiriman melalui penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.054.2019 terkait Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. 

Dalam peraturan yang akan berlaku pada 30 Januari 2020 tersebut, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan nilai pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dari sebelumnya US$ 75 menjadi US$ 3 per paket (consignment note/CN). 

Artinya, impor barang kiriman senilai US$ 3 bisa dikenakan tarif bea masuk, sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. Dalam aturan itu, pemerintah juga menurunkan tarif dari semula berkisar 27,5%-37,5%, terdiri atas bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP menjadi 17,5%, terdiri atas bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%. 

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, peraturan tersebut memang dibuat atas permintaan dari pengusaha dalam negeri. Berdasarkan catatan Apindo, pada 2017, impor barang kiriman baru mencapai 6,1 juta CN, lalu naik pada 2018 menjadi 19,5 juta CN, dan naik lagi pada 2019 57,9 juta CN. 

"Kami khawatir tingginya impor mengganggu industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM), termasuk pengrajin. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk membuat tingkat kompetisi yang adil, terutama melalui tarif, sehingga dilakukan penurunan nilai pembebasan atas impor barang kiriman dari US$ 75 menjadi US$ 3 per kirman," kata dia di Jakarta.

Sumber dan berita selengkapnya: