29 Feb 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Pacu Investasi Swasta, Menhub Pangkas Birokrasi Perizinan Usaha Pelabuhan - 24 Feb 2020

Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memangkas birokrasi untuk menyederhanakan dan memudahkan proses perizinan pengusahaan kepelabuhanan.

Selain itu, Kementerian tersebut juga bakal mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan, sesuai kebijakan kepelabuhanan nasional saat ini, Kemenhub akan terus mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.

Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional tersebut, imbuhnya, yakni menghapus monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan, serta pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan, serta mengakomodasi otonomi daerah.

"Saya janjikan adalah kecepatan. Karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perijinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu ijin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan," ujar Menhub, saat menghadiri acara perayaan HUT ke 5 Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Menhub turut didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, serta Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelia Hartoto.

Menhub juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa tidak boleh ada lagi monopoli oleh BUMN/Pemerintah Pusat dalam kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan, dengan memberikan kesempatan dan peluang seluasnya-luasanya kepada pihak swasta maupun pemerintah daerah (Pemda).

Pada kesempatan ini Menhub Budi juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik. Beliau juga berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.

"Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan," ucap Menhub.

Sumber berita: