Webinar Peluang & Tantangan Pelaku Usaha Dalam Mendukung National Logistic Ecosystem sesi kedua - 22 Apr 2021 Pemerintah RI dalam rangka membangun sistem layanan secara elektronik di bidang lalu lintas dan angkutan laut guna pengintegrasian sistem layanan clearance kapal dengan sistem layanan dokumen dan barang secara elektronik di pelabuhan telah menerbitkan beberapa kebijakan : a. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 192/2015 tentang Perubahan Atas Permenhub No. PM 157/2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. b. Permenhub No. PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, yang selanjutnya diubah menjadi Permenhub No. PM 42/2020, c. Inpres No. 5/ 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Namun, dalam perkembangannya apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik, kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha, oleh karena itu KADIN DKI Jakarta Bidang Transportasi,Logistik dan Kepelabuhanan mengundang Bapak / Ibu untuk hadir di acara Diskusi Panel Webinar dengan tema "Peluang Dan Tantangan Pelaku Usaha Dalam Mendukung National Logistic Ecosystem (NLE)" sesi kedua yang akan diselenggarakan pada : Hari, tanggal : RABU, 25 November 2020 Waktu : Pkl. 09.30 - 13.00 WIB Platform : Aplikasi Zoom Meeting KADIN DKI Jakarta Registrasi di tautan berikut Link Registrasi : http://tiny.cc/bidtransportasisesi2 Nara Sumber : 1. Bapak Agus Sudarmadi Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Topik : Sistem Kepabeanan dalam mendukung Ekosistem Logistik Nasional 2. Bapak Mochamad Agus Rofiudin, S.Kom,M.M. Kepala Lembaga National Single Window (INSW) Topik : Peran INSW dalam mewujudkan Ekosistem Logistik Nasional 3. Bapak Satrio Wicaksono Direktur Utama Digico and Collaboration Platform Topik : Kesiapan Digico dalam Mendukung Ekosistem Logistik Nasional Moderator : Ahmad Sugiyono, ST.MM Tujuan dan manfaat : 1. Narasumber diharapkan dapat memberikan penjelasan apa yang menjadi hambatan/ kendala dalam pengintegrasian sistem layanan clearance kapal dengan sistem layanan dokumen dan barang secara elektronik di pelabuhan. 2. Memberi masukan kepada Pemerintah perihal beberapa skema penyelesaian permasalahan dan hambatan yang terjadi. 3. Pemerintah dapat melakukan skema kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan Stakeholder tentang Kebijakan yang terbaru. Registrasi di tautan berikut Link Registrasi : http://tiny.cc/bidtransportasisesi2 |
 | Home |
 | Login Area |
 | Tentang LKK |
 | Struktur Organisasi |
 | Keanggotaan |
 | Program & Layanan |
 | Agenda Kegiatan |
 | HS CODE & Tarif Pabean |
 | Peta Logistik |
 | Tips |
 | Peraturan Pemerintah |