20 Nov 2019
Home
×
Login Area
Tentang (LKK)
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Berita
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA

 

Menkeu enggan komentari tertahannya gula impor - 06 Jun 2012

Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, menolak mengomentari tertahannya gula mentah yang diimpor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).  Penahanan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai itu, telah menyebabkan pasok gula PT PPI ke wilayah Timur Indonesia tersendat. Alasan penahanan Bea dan Cukai adalah karena kelengkapan administrasi yang kurang serta adanya tunggakan pembayaran kewajiban kepabeanan PPI.

“Saya belum bisa komentar itu ya,” kata Agus Marto singkat kepada Jaringnews.com seusai ia mengadakan rapat kerja dengan Komisi XI DPR hari ini (5/6) di Jakarta.

Seharusnya, per 31 Mei 2012 sebagai batas akhir, distribusi gula impor sebesar 182 ribu ton ke wilayah Indonesia Timur sudah selesai  dilaksanakan oleh PPI. Namun  hanya kurang dari setengahnya yang dapat didistribusikan. Menurut keterangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo, penahanan itu merupakan salah satu penyebab tersendatnya distribusi. Faktor lainnya adalah tersendatnya  tersendatnya  proses pengolahan gula rafinasi impor menjadi Gula Kristal Putih (GKP).

Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, ketika dimintai tanggapannya akan hal ini juga berjanji akan menanyakan hal itu kepada pihak-pihak terkait. “Kami akan ada rapat, nanti saya akan coba tanyakan,” kata Hidayat kemarin (4/6) kepada Jaringnews.com seusai dia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR.

“Semua impor (bahan baku) yang tertahan pasti akan mempengaruhi sektor, seperti skrap baja yang juga tertahan di Tanjung Priok dan Belawan. Hari ini saya akan rapat dan saya akan cek,” kata dia.

Dalam keterangannya kepada DPR,  Hidayat menggarisbawahi  penurunan pertumbuhan industri logam yang terjadi pada kuartal pertama 2012. Itu, menurut dia, antara lain disebabkan oleh langkanya bahan baku, salah satunya skrap baja. Pertumbuhan industri logam dasar besi dan baja pada triwulan pertama 2012 hanya 5,57 persen, anjlok tajam dibanding pertumbuhan pada 2011 sebesar 13,06 persen. Penyebabnya, "Pada awal 2012, 7.000 kontainer berisi skrap baja ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas dan Belawan oleh Bea dan Cukai,” kata dia.

"Berdasarkan nota intelijen Bea Cukai, kontainer-kontainer tersebut diindikasikan terkontaminasi limbah B3. Namun menurut Direktorat Industri Material Dasar Logam, indikasi limbah B3 tersebut tidak benar, karena skrap besi dan baja bukan merupakan limbah B3 namun adanya ikutan yang terbawa dari lokasi pembelian skrap di negara asal muat barang," tutur Hidayat lagi.

Menurut Hidayat, koordinasi antarinstansi Pemerintah harus lebih erat dalam menangani kendala seperti ini.

Persoalan antara PPI dengan Bea Cukai berpotensi merugikan masyarakat terutama konsumen gula. Bea dan Cukai  mengancam akan mencabut izin layanan importasi gula PPI bila tidak segera menunaikan kewajibannya.  Sementara di pihak lain, PPI yang adalah Badan Usaha Milik Negara, meminta keringanan atas kewajibannya, dengan cara mencicil kepada negara untuk jangka waktu 12 bulan. Bea dan Cukai masih meneliti permohonan ini. (jaringnews.com)