Eksportir Minta Insentif Penyimpanan Devisa - 04 Sep 2013
JAKARTA – Seiring berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif bagi para eksportir guna meningkatkan minat penyimpanan hasil devisa ekspor di dalam negeri.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Didie W Soewondho mengatakan saat ini ketersediaan valuta asing sudah sampai tahap kekeringan likuiditas terutama dolar AS.
“Kondisi tersebut dikarenakan tingginya hasil devisa ekspor yang tidak kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya insentif dari pemerintah agar minat eksportir untuk menyimpan dolarnya meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/9).
Menurutnya, insentif pemerintah bagi para eksportir tersebut, misalnya pertama, adanya imbal hasil atau tingkat bunga yang kompetitif dibandingkan dengan imbal hasil dari Negara-negara luar.
Kedua, menjamin keamanan dana milik eksportir dari, dan ketiga, dana eksportir yang disimpan bersifat fleksibel. Artinya, dana hasil ekspor yang masuk kedalam negeri juga mudah untuk ditarik kembali.
“Saat ini, pemerintah harus berpikir out of the box, atau teroboson baru guna menarik minat para eksportir. Apalagi yang saya dengar, uang swasta yang diparkir di Singapura mencapai US$120 miliar,” jelasnya.
Selain itu, Didie juga berharap Bank Indonesia dapat menerapkan pengetatan devisa secara maksimal. Menurutnya, apabila pengetatan devisa dapat berjalan dengan baik, maka mampu mendukung kebutuhan valuta asing dalam negeri.
Dia memilai pengetatan devisa ini tidak akan mengganggu pertumbuhan investasi dalam negeri. Didie berpendapat dengan pengetatan devisa ini justru membawa investor asing yang professional dan jelas.
“Intinya, para pelaku usaha menginginkan pemerintah dapat menstabilkan nilai tukar rupiah baik nilai yang tinggi maupun yang rendah. Dan, kami pikir jalan yang paling cepat yakni menjaga ketersediaan dolar di dalam negeri,” tuturnya.
Ekonom Institute for Development Economic and Finance (Indef) Iman Sugema sebelumnya mengatakan pemerintah perlu mendorong pihak swasta untuk melakukan restrukturisasi utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini.
Menurutnya, hal tersebut mampu memberikan sentiment positif kepada para pelaku pasar terhadap nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan. Selain itu, lanjutnya, hal tersebut juga mengurangi perpindahan dolar ke luar negeri.
Kendati demikian, Menteri Keuangan M. Chatib Basri justru menilai restrukturisasi utang luar negeri lebih baik diselesaikan antara pihak debitur dan kreditur. Menurutnya, pemerintah tidak akan ikut campur tangan dari perjanjian utang tersebut.
Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri swasta hingga Juni 2013 mencapai US$133,98 miliar. Dari total utang tersebut, sebanyak US$40,48 miliar merupakan utang jangka pendek kurang dari 1 tahun.
Sumber : Bisnis Indonesia, Selasa 3 September 2013 |
