Reset Password!

JAKARTA:  Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta akan membentuk forum logistic untuk untuk membahas berbagai masalah pelaksanaan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sekaligus mencari solusi untuk menekan biaya logistic nasional pada umumnya dan DKI Jakarta pada khususnya.

Demikian salah satu kesimpulan dalam diskusi terbatas bertema “Supply Chain Management Dalam Sistem Logistik di Indonesia” yang diselenggarakan KADIN DKI Jakarta, Rabu (25/09).

Forum Logistik KADIN DKI Jakarta tersebut akan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di bidang logistic dari kalangan pelaku usaha, asosiasi dan instansi pemerintah terkait serta dari kalangan akademisi.

Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan KADIN DKI Jakarta yang juga sebagai moderator diskusi tersebut menyimpulkan bahwa menekan biaya logistic merupakan suatu keniscayaan guna meningkatkan produk nasional di pasar yang sangat liberal saat ini.

“Bila penekanan biaya logistic tidak berhasil, maka industriawan nasional akan berubah menjadi pedagang, dan Indonesia hanya menjadi pasar,” katanya.

Menurut dia, KADIN DKI Jakarta bersama seluruh pemangku kepentingan di bidang logistic juga akan mengadakan kajian-kajian yang mendalam terkait dengan Sislognas dari berbagai aspek secara akademis, sehingga hasil kajian tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di sektor logistic.

Menurut Setijadi, dari Supply Chain Indonesia, permasalahan utama pelaksanaan Sislognas adalah lemahnya koordinasi di antara kementerian, BUMN, pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga karena rendahnya komitmen pememerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMS dan asosiasi untuk melaksanakan Sislognas. Masalah lain adalah evaluasi dan pengawasan proses operasional, rendahnya alokasi dan penyerapan dana pembangunan infrastruktur.

Dia mencontohkan dalam proses pemasaran dan distribusi sapi potong di Indonesia melalui mata rantai yang panjang dibandingkan dengan sapi potong impor, sehingga sapi potong dari dalam negeri sulit bersaing di pasar dalam negeri.

Bahkan akibat tidak adanya standard pengiriaman sapi secara baik dan benar, sehingga berat sapi susut dan menimbulkan kerugian potensial mencapai Rp 1 triliun per tahun. “Padahal ini baru dari aspek perlakuan terhadap satu komoditi saja, belum ratusan komoditi lainnya,” katanya.

Untuk membangun sistem logistic nasional yang efektif, efisien dan produktif dengan, Indonesia saat ini kesulitan mendapatkan komoditi bahan pokok sebagai faktor penggerak karena untuk langkanya data yang akurat, karena dalam sistem transportasi dan perdagangan dalam negeri tidak dilengkapi dengan dokumen yang standard.

Sementara itu Sekretaris Tim Ahli Pengembangan Sislognas, Dr. Nofrisel, SE, MM, CLSP, menjelaskan bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk memperbaiki agar biaya logistic bisa diturunkan, dimana saat ini sekitar 24% dari PDB (Laporan Bank Dunia).

Dia menjelaskan paling tidak ada enam penggerak utama dalam Sislognasi, yaitu: Pertama, komoditas utama (key commodity). Kedua, infrastruktur logistic; Ketiga, pelaku dan penyedia jasa; Keempat, sumber daya manusia; Kelima, teknologi informasi dan komunikasi; Keenam, harmonisasi regulasi.

Menurut dia, Sislognas adalah kebijakan langsung dengan visi utama Integrasi Lokal dan Koneksi Global untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat, membangun sistem logistic berbasis maritime karena Indonesia negara kepulauan.

Namun untuk mewujudkan Sislognas tersebut, lanjut dia, Indonesia dihadapkan kepada beberapa masalah seperti dukungan politik anggaran yang tepat dan untuk jangka panjang, koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta, adanya perbedaan aksi korporasi dan aksi pemerintah, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, serta perlunya sosialisasi Sislognas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada pemerintah daerah.