Oktober, Paket Ekonomi Lanjutan Diluncurkan - 30 Sep 2013
JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan lanjutan untuk mengurangi impor, mendorong ekspor, memperkuat struktur industri, dan menahan keluarnya dana asing dari Indonesia. Paket kebijakan tambahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal tersebut akan dikeluarkan Oktober ini.
Peket tersebut antara lain meliputi insentif agar modal asing tidak mudah merepatriasimodal dan lebih tertarik menginvestasikan kembali atau reinvestasi (reinvestment) modalnya. Insentif juga disiapkan untuk mendorong tumbuhnya industri menengah atau antara (intermediate), yang selama turut memperbesar impor.
“Kami maunya paket lanjutan ini berdimensi jangka menengah-panjang. Memang jangka pendek perlu di-address, tapi jangan sampai jangka menengah panjang dilupakan. Kadang, orang yang sedang panik hanya memikirkan jangka pendek, potong ini, larang itu, kasih subsidi, tapi itu tidak sustainable,” ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brodjonegoro kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.
Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan tentang upaya apa saja yang harus dilakukan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan dunia usaha agar Indonesia terhindar dari ketergantungan yang tinggi terhadap eksternal, termasuk kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) yang acapkali memicu gejolak pasar financial dan pembalikan arus modal (sudden reversal).
Pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus lalu menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatasi defisit transaksi berjalan, mendorong investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli, mendorong stabilitas kurs rupiah, dan menjaga harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sementara itu, sejumlah kalangan menekankan pentingnya reformasi struktural di berbagai sektor dan perlunya menerbitkan kebijakan yang kuat (strong policy) guna memperkuat fundamental. Upaya-upaya tersebut perlu dibarengi penyiapan SDM yang andal dan berbagai inovasi.
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI “23 Agustus 2013”
A.Pemerintah
1.Menurunkan defisit transaksi berjalan/memperbaiki neraca pembayaran:
-Tambahan tax reduction untuk perusahaan berorientasi ekspor dari sektor padat karya.
-Impor migas diturunkan dan mengembangkan BBN.
-Menaikkan PPnBM untuk mobil completely built up (CBU) dari 75% menjadi 125-150%.
-Relaksasi kuota ekspor mineral bagi perusahaan yang menekan komitmen membangun smelter.
2.Menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli:
-Relaksasi aturan kawasan berikat.
Pengurangan pajak untuk R&D.
-Tax allowances.
-PPnBM barang yang diproduksi di dalam negeri dihapus.
-Keringan pajak bagi industri padat karya yang tidak mem-PHK karyawan.
3.Mendorong investasi:
-Menyederhanakan perizinan.
Revisi DNI.
-Renegosiasi kontrak karya pertambangan mineral dipercepat.
-Insentif tax holiday dan tax loan untuk percepatan program investasi industry berbasis sumber daya alam.
Sumber : Investor Daily, Senin 30 September 2013 |
