Proyek Cilamaya Jalan Terus - 08 Oct 2013
JAKARTA – Kementerian Perhubungan menegaskan tetap mempersiapkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat secara bertahap sebagai program jangka panjang.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan Pelabuhan Cilamaya merupakan bagian dari antisipasi laju pertumbuhan arus bongkar muat peti kemas yang diprediksi lebih tinggi dalam jangka panjang.
Menurutnya, prediksi pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan belum mampu mengantisipasi peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok meskipun sudah membangun Terminal News Priok atau Kalibaru.
“Peningkatan arus peti kemas itu signifikan. Lihat Bandara Soekarno-Hatta, itu over capacity, kami enggak mau Priok nanti demikian tanpa perencanaan jangka panjang,” katanya seusai acara Cooperation Forum, Tripartite Technical Expen Group dan Project Coordination Committee, Seni (7/10).
Cilamaya dalam jangka panjang diharapkan bersinergi dengan New Priok untuk menyerap arus peti kemas dari kawasan industri di Jawa Barat.
Pada tahap pertama Bobby menilai Pelabuhan Cilamaya paling cepat beroperasi pada 2021, sedangkan tahap pertama Kalibaru rampung pada 2017 sehingga seiring dengan dengan hadirnya Cilamaya untuk menopang Tanjung Priok.
Oleh karena itu, dia mengingatkan tidak perlu ada pihak yang harus ketakukan terhadap rencana pembangunan Cilamaya karena pelabuhan itu didedikasikan demi kepentingan bangsa.
Langkah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) yang mengancam bakal mengembalikan izin konsesi Kalibaru dinilai terlalu berlebihan.
Dalam proyek Kalibaru, paparnya, pemerintah sengaja menghilangkan tender lalu menunjuk langsung IPC membangun pelabuhan itu guna mempercepat proyek dalam mendukung pelabuhan eksisting Tanjung Priok.
Adapun, Pelabuhan Cilamaya juga baru tahapan perencanaan yang memang semestinya dilakukan secara dini dan bertahap.
“Ini kan sebuah proses, tahapan. Perencanaan itu kan jauh-jauh hari bukan mendadak, mereka itu (IPC) kan pemerintah juga, bukan swasta, dulu mereka juga minta, pemerintah berikan konsesi,” tegasnya.
Cilamaya juga merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Sumber : Bisnis Indonesia, Selasa 8 Oktober 2013 |
