29 Mar 2024
Home
×
Login Area
Tentang LKK
Struktur Organisasi
Keanggotaan
Program & Layanan
Agenda Kegiatan
HS CODE & Tarif Pabean
Peta Logistik
Tips
Peraturan Pemerintah
×
User ID/Email

Password

Register    Forgot Password
×
Operator/Agency/vessel name/voyage
Jadwal Kapal
Port Asal :
Port Tujuan :
 
×

PENDAFTARAN
No KADIN
Perusahaan*
Alamat *
 
*
Kode Pos
Telepon *
HP/Seluler
Fax
Email
Website
Pimpinan
Jabatan
Personal Kontak
Bidang Usaha
Produk/Jasa *
Merek
ISIAN DATA KEANGGOTAAN ONLINE**)
Email
Nama lengkap
Password
Retype Password
Code ==> Verify

*) Wajib diisi
**) Diisi jika menghendaki keanggotaan Online.

×

Reset Password!

*)


*) Alamat email sesuai dengan yang tercantum di profil Account.
×

 
LKK KADIN DKI JAKARTA
FREE CONSULTATION, REGISTER NOW !
Supported by
KADIN DKI JAKARTA
 

Pemerintah keluarkan beleid pengaman produk - 12 Aug 2012

Pemerintah menegaskan telah berupaya menekan defisit transaksi berjalan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan di bidang perpajakan dan bea masuk.

Dalam rilisnya Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan telah mengeluarkan 8 peraturan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan 10 peraturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan impor barang sejenis.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan terjadinya defisit ini dikarenakan kinerja impor Indonesia lebih dominan disaat ekspor meredup.

Terkoreksinya impor membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tax holiday yang diarahkan untuk mendorong investasi yang dapat menghasilkan barang modal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Di sisi bea masuk, pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengurangan ketergantungan impor untuk barang jadi dengan PMK 76/PMK.011/2012," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Sabtu (11/8).

Dia mengatakan pihaknya telah melakukan optimalisasi pengawasan penyelundupan di bidang kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan.

"Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan industri pengolahan guna mengurangi ketergantungan barang modal, bahan baku dan bahan penolong dalam mendukung pemenuhan industri nasional yang berbasis produk dalam negeri," ungkapnya.

Intervensi asing

Memasuki usia 67 tahun Indonesia Merdeka, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini bisa dikatakan Indonesia bukan bangsa mandiri. Sebab nyaris segala aspek kehidupan, ada campur tangan asing. Bahkan, di sektor hajat hidup orang banyak, penguasaan asing juga signifikan.

"Kita bicara bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen, tapi coba lihat defisit perdagangan kita, miliaran dollar. Dan pertumbuhan ekonomi itu apa isinya, punya siapa, asing," kata Syahganda dalam diskusi Refleksi 67 Tahun Indonesia Merdeka di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (10/8).

Menurut Syahganda, satu hal yang harusnya diwujudkan agar bangsa ini mandiri di percaturan global, adalah penguasaan teknologi atau otonomi teknologi. Karena tak satu pun bangsa yang sekarang besar dan lepas dari penguasaan teknologi.

"Karena itu agar bangsa ini bisa menepuk dada, kita harus tekuni teknologi," ucap Syahganda.

Sambungnya apa yang sudah dirintis Habibie dulu, lanjutkan dan wujudkan. Karena dengan teknologi bangsa ini bisa mandiri. Namun, kemajuan dan penguasaan teknologi jangan sampai meminggirkan kearifan lokal.

"Otonomi yang dijalankan, harus tetap bertumpu pada kearifan lokal."

Syahganda menambahkan modal khas dari bangsa Indonesia, agar apa yang sudah dirintis, baik itu proses demokrasi tak melahirkan penyakit dan menjadi bumerang bagi bangsa ini.

"Kearifan lokal harus diserap dan dihormati," tutur Syahganda.

Dalam diskusi yang diselengarakan Kaukus Muda Indonesia itu sebagai pembicara Siti Zuhro dari LIPI, kemudia Ihsanudin Noersy, pengamat ekonomi dan pengamat politik lain.

Sementara Siti Zuhro menambahkan keberhasilan otonomi daerah akan mempengaruhi stabilitas negara.

"Sayangnya bandul otonomi terlalu ekstrim bergerak. Otonomi pun masih dinikmati elit, bukan masyarakat," imbuh Siti Zuhro.

Menurut Siti, keberhasilan Otda akan punya dampak ikutan yang bisa menguatkan stabilitas negara. (liputan6.com/merdeka.com/gafeksi.com)