Pemerintah keluarkan beleid pengaman produk - 12 Aug 2012
Pemerintah menegaskan telah berupaya menekan defisit transaksi berjalan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan di bidang perpajakan dan bea masuk.
Dalam rilisnya Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan telah mengeluarkan 8 peraturan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan 10 peraturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan impor barang sejenis.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan terjadinya defisit ini dikarenakan kinerja impor Indonesia lebih dominan disaat ekspor meredup.
Terkoreksinya impor membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tax holiday yang diarahkan untuk mendorong investasi yang dapat menghasilkan barang modal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
"Di sisi bea masuk, pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengurangan ketergantungan impor untuk barang jadi dengan PMK 76/PMK.011/2012," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Sabtu (11/8).
Dia mengatakan pihaknya telah melakukan optimalisasi pengawasan penyelundupan di bidang kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan.
"Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan industri pengolahan guna mengurangi ketergantungan barang modal, bahan baku dan bahan penolong dalam mendukung pemenuhan industri nasional yang berbasis produk dalam negeri," ungkapnya.
Intervensi asing
Memasuki usia 67 tahun Indonesia Merdeka, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini bisa dikatakan Indonesia bukan bangsa mandiri. Sebab nyaris segala aspek kehidupan, ada campur tangan asing. Bahkan, di sektor hajat hidup orang banyak, penguasaan asing juga signifikan.
"Kita bicara bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen, tapi coba lihat defisit perdagangan kita, miliaran dollar. Dan pertumbuhan ekonomi itu apa isinya, punya siapa, asing," kata Syahganda dalam diskusi Refleksi 67 Tahun Indonesia Merdeka di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (10/8).
Menurut Syahganda, satu hal yang harusnya diwujudkan agar bangsa ini mandiri di percaturan global, adalah penguasaan teknologi atau otonomi teknologi. Karena tak satu pun bangsa yang sekarang besar dan lepas dari penguasaan teknologi.
"Karena itu agar bangsa ini bisa menepuk dada, kita harus tekuni teknologi," ucap Syahganda.
Sambungnya apa yang sudah dirintis Habibie dulu, lanjutkan dan wujudkan. Karena dengan teknologi bangsa ini bisa mandiri. Namun, kemajuan dan penguasaan teknologi jangan sampai meminggirkan kearifan lokal.
"Otonomi yang dijalankan, harus tetap bertumpu pada kearifan lokal."
Syahganda menambahkan modal khas dari bangsa Indonesia, agar apa yang sudah dirintis, baik itu proses demokrasi tak melahirkan penyakit dan menjadi bumerang bagi bangsa ini.
"Kearifan lokal harus diserap dan dihormati," tutur Syahganda.
Dalam diskusi yang diselengarakan Kaukus Muda Indonesia itu sebagai pembicara Siti Zuhro dari LIPI, kemudia Ihsanudin Noersy, pengamat ekonomi dan pengamat politik lain.
Sementara Siti Zuhro menambahkan keberhasilan otonomi daerah akan mempengaruhi stabilitas negara.
"Sayangnya bandul otonomi terlalu ekstrim bergerak. Otonomi pun masih dinikmati elit, bukan masyarakat," imbuh Siti Zuhro.
Menurut Siti, keberhasilan Otda akan punya dampak ikutan yang bisa menguatkan stabilitas negara. (liputan6.com/merdeka.com/gafeksi.com) |